Bansos Dipakai Judi Online? Muhaimin Ancam Sanksi Penerima!

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah akan memberlakukan sanksi tegas bagi penerima bantuan sosial (Bansos) yang terindikasi menyalahgunakan dana bantuan tersebut untuk judi online (Judol). Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, sebagai respons atas temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sanksi yang akan dijatuhkan bervariasi, mulai dari pengurangan nominal bantuan hingga penghapusan total dari daftar penerima Bansos. Muhaimin Iskandar menyatakan komitmen pemerintah dalam menindak tegas praktik penyalahgunaan ini. “Pokoknya siapa pun yang mendapatkan bantuan sosial digunakan untuk Judol akan kita kenai sanksi,” ucap Muhaimin saat peluncuran komunitas Eco Gen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Sabtu (12/7/2025). Ia menambahkan, “Nanti bisa kita kurangi bantuannya atau bisa dihapus bantuannya.”

Sebelumnya, PPATK telah mengungkap data mencengangkan, yakni sebanyak 571 ribu penerima Bansos terindikasi kuat menyalahgunakan bantuan tersebut untuk bermain judi online. Temuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah disipliner.

Lebih lanjut, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa nilai transaksi dari rekening para penerima Bansos yang terlibat judi online ini telah mencapai angka yang fantastis, mendekati Rp1 Triliun. Data awal ini bahkan baru berasal dari penelusuran satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Ya kita masih baru satu bank (BUMN) ya, baru satu bank. Jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada NIK yang penerima Bansos yang juga menjadi pemain judol, ya itu 500 ribu sekian,” terang Ivan usai rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Kamis (10/7/2025).

Tidak hanya terkait dengan judi online, Ivan juga memaparkan bahwa ada pula rekening penerima bantuan sosial pemerintah yang terindikasi terkait dengan tindak pidana korupsi dan bahkan pendanaan terorisme. Khusus untuk indikasi pendanaan terorisme, PPATK menemukan lebih dari 100 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima Bansos yang teridentifikasi terlibat dalam kegiatan tersebut.

Menyikapi temuan tersebut, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut dan mendalam. “Kita terus telusuri,” ujarnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membersihkan daftar penerima Bansos dari penyalahgunaan dan tindak pidana lainnya.