JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
JogloNesia – , Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya pembangunan sistem pertukaran data yang terotomasi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Langkah ini diharapkan dapat menjadi terobosan signifikan untuk mewujudkan ekosistem perpajakan yang lebih terprediksi, adil, dan akuntabel di masa depan.
“Ke depan, saya harap Kemenkeu dapat membangun sebuah sistem pertukaran data yang terotomasi dan reguler. Ini merupakan terobosan dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang terprediksi, adil, dan akuntabel,” ungkap Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Sabtu, 12 Juli 2025.
Visi ini disampaikan Sri Mulyani saat memimpin Rapat Koordinasi Gabungan Bidang Penerimaan bersama jajaran Kemenkeu. Rapat tersebut fokus pada penguatan mekanisme dan kapasitas kelembagaan, bertujuan agar seluruh elemen dapat bekerja lebih terintegrasi dan andal dalam upaya optimalisasi penerimaan negara.
Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi terhadap progres yang telah dicapai Kemenkeu, termasuk pertukaran data yang semakin cair, koordinasi yang lebih kuat, serta integritas data yang kian solid. Menurutnya, kemajuan ini merupakan fondasi kuat bagi terwujudnya metode kerja baru yang lebih kredibel dan mampu menghadirkan kepastian bagi wajib pajak.
“Harapan saya sungguh besar, semoga berbagai progres impresif ini terus berlanjut dan berdampak positif pada optimalisasi penerimaan negara berkualitas,” tutur Sri Mulyani, menunjukkan optimisme terhadap pencapaian target pendapatan negara.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Sri Mulyani dihadapkan pada tugas mengejar penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.409 triliun pada semester II 2025. Proyeksi penerimaan pajak tahun ini terkoreksi menjadi Rp 2.387,3 triliun dari target awal Rp 2.490,9 triliun. Dengan realisasi penerimaan pajak senilai Rp 978,3 triliun pada semester I, Kemenkeu harus mengakselerasi upaya untuk mencapai sisa target tersebut dalam enam bulan mendatang.
Serupa dengan penerimaan pajak, proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami koreksi, dari target awal Rp 513,6 triliun menjadi Rp 477,2 triliun. Setelah realisasi sebesar Rp 222,9 triliun di semester I, Kemenkeu perlu mengejar sisa target PNBP sebesar Rp 254,4 triliun pada semester II.
Secara keseluruhan, outlook pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.865,5 triliun, terkoreksi dari target awal Rp 3.005,1 triliun. Ini berarti Kemenkeu memiliki tantangan besar untuk mengejar target pendapatan negara sebesar Rp 1.663,7 triliun di semester II 2025 guna memastikan stabilitas fiskal negara.
Pilihan Editor: Lobi Indonesia Tak Meluruhkan Trump Menurunkan Tarif Impor
Ringkasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya pembangunan sistem pertukaran data yang terotomasi di Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih terprediksi, adil, dan akuntabel di masa depan. Ia juga mengapresiasi progres yang telah dicapai dalam pertukaran dan integritas data sebagai fondasi kuat.
Visi ini disampaikan Sri Mulyani saat memimpin Rapat Koordinasi Gabungan Bidang Penerimaan Kemenkeu. Kementerian Keuangan dihadapkan pada tantangan besar untuk mengejar target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.409 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 254,4 triliun pada semester II 2025, setelah proyeksi pendapatan negara terkoreksi.