Profil Ketua Majelis Hakim yang Vonis Tom Lembong 4 Tahun 6 Bulan Penjara

JogloNesia – , Jakarta – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, atau yang dikenal luas sebagai Tom Lembong, kini menghadapi kenyataan pahit setelah dijatuhi vonis empat tahun enam bulan penjara. Putusan berat ini ditetapkan dalam kasus korupsi terkait impor gula yang bergulir sejak tahun 2015 hingga 2016. Sidang vonis yang sangat dinantikan tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025.

Proses persidangan krusial ini dipimpin oleh Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika. Dengan tegas, Dennie membacakan putusan majelis hakim, menyatakan bahwa “Terdakwa Tom Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.” Pernyataan ini menegaskan posisi Tom Lembong dalam lingkaran kasus korupsi tersebut.

Sidang pembacaan putusan ini sendiri sempat dipersingkat oleh Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika. Hal tersebut dikarenakan dokumen putusan yang telah disusun majelis hakim begitu tebal, mencapai lebih dari 1.000 halaman. Untuk efisiensi, Dennie memilih untuk hanya membacakan poin-poin penting, khususnya pada bagian pertimbangan hukum yang menjadi inti putusan. Ia menambahkan bahwa bagian-bagian lain seperti dakwaan, tuntutan, pleidoi, dan keterangan saksi tidak perlu diulang kembali karena telah didengar bersama oleh semua pihak sebelumnya.

Sebelum dimulainya persidangan, suasana di Pengadilan Tipikor Jakarta sempat diwarnai kericuhan. Jumlah pengunjung yang membludak, ingin menyaksikan langsung jalannya sidang, melebihi kapasitas ruangan. Hakim Dennie Arsan Fatrika bahkan sempat mengingatkan seluruh pengunjung dan rekan-rekan media untuk bersama-sama menjaga ketertiban guna kelancaran proses persidangan.

Sosok yang memimpin jalannya persidangan penting ini adalah Dennie Arsan Fatrika, seorang hakim dengan rekam jejak panjang di dunia peradilan. Dilansir dari situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dennie merupakan seorang hakim dengan pangkat/golongan Pembina Utama Muda (IV/c) dan memiliki NIP 197509211999031004. Ia juga menyandang gelar Hakim Madya Utama, menunjukkan kapasitas dan senioritasnya. Karier Dennie sebagai hakim telah membentang selama lebih dari dua dekade, mengukuhkan pengalamannya di berbagai tingkatan peradilan.

Sepanjang perjalanan kariernya, Dennie Arsan Fatrika telah menduduki sejumlah posisi strategis yang membuktikan kapasitas kepemimpinannya di lembaga peradilan. Beberapa di antaranya meliputi Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sabang, hingga Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A (Khusus) Bandung. Pengalaman beragam ini membentuknya menjadi hakim yang matang dan berintegritas.

Kiprah Dennie Arsan Fatrika dalam penanganan kasus korupsi pun cukup panjang dan telah mencatat beberapa vonis penting. Selain kasus Tom Lembong, ia juga sempat menangani kasus korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) yang bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) pada Tahun 2015. Dalam kasus tersebut, majelis hakim yang dipimpin Dennie memvonis Kepala BIG Priyadi Kardono, Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) Lapan Muchamad Muchlis, dan Komisaris Utama PT. Ametis Indogeo Prakarsa Lissa Rukmi Utari dengan hukuman enam tahun kurungan penjara, setelah terbukti merugikan negara lebih dari Rp100 miliar.

Selain itu, Dennie juga menjadi ketua majelis hakim yang mengadili gugatan kakak dan adik dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan tersebut terkait perampasan aset Rafael yang merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, diajukan setelah Rafael dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang. Majelis hakim di bawah pimpinan Dennie menolak gugatan yang diajukan oleh Petrus Giri Hesniawan, Martinus Gangsar, dan Markus Seloadji, menegaskan sikap pengadilan terhadap upaya hukum tersebut. Tak hanya itu, Dennie juga memimpin majelis hakim yang menangani kasus dugaan korupsi pencucian dan lebur cap Logam Mulia (LM) PT Antam. Dalam kasus ini, ia memvonis enam pejabat PT Antam masing-masing delapan tahun penjara, menunjukkan ketegasannya dalam memberantas korupsi.

Dalam kasus yang menjerat Tom Lembong ini, majelis hakim yang dipimpin oleh Dennie Arsan Fatrika menegaskan bahwa Tom Lembong tidak terbukti menikmati keuntungan pribadi dari kasus korupsi impor gula. Namun, putusan tersebut menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, yakni terkait izin impor gula, terbukti menguntungkan sejumlah perusahaan tertentu dan secara signifikan merugikan keuangan negara.

Amelia Rahima Sari turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.