Bahlil Ungkap: Ini Alasan Upacara HUT RI Tidak di IKN!

JogloNesia, Jakarta – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang dipastikan akan dilangsungkan di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keputusan ini diambil karena pertimbangan ketersediaan fasilitas di IKN yang dinilai masih terbatas.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada infrastruktur seperti transportasi dan akomodasi di IKN. “Transportasi, tempat tinggal, terbatas kan fasilitasnya,” ujar Bahlil di Hotel Sultan, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Pemerintah, lanjut Bahlil, telah belajar dari pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di IKN sebelumnya. Setelah setahun berlalu, fasilitas di Ibu Kota Nusantara untuk menghelat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia masih belum memadai. Bahlil menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana yang memadai untuk acara kenegaraan sebesar itu. Ia juga meminta publik untuk tidak membesar-besarkan persoalan lokasi upacara HUT ke-80 RI ini, karena kewenangan penuh ada pada pemerintah. “Jangan terlalu berpikir melampaui batas. Kewenangan tentang HUT itu milik pemerintah,” tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.

Bahlil juga meminta agar keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar upacara HUT ke-80 RI di Jakarta tidak dikaitkan dengan isu lain, termasuk dugaan prioritas terhadap pembangunan IKN. “Apa pun yang diputuskan jangan dikaitkan seolah IKN nomor sekian. Ini kan tahun pertama Presiden Prabowo,” tambahnya.

Penjelasan senada turut disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengonfirmasi bahwa upacara tidak akan diadakan di IKN karena Ibu Kota Nusantara masih dalam tahap pembangunan. “Kami mengikuti arahan Presiden saja, dan lagi pula IKN kan masih fokus pembangunan,” kata Gibran di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat, 18 Juli 2025, seperti dikutip dari video yang disebarkan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden.

Dukungan atas keputusan pemerintah memusatkan upacara HUT ke-80 RI di Jakarta juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menyatakan bahwa pemerintah memerlukan efisiensi, sehingga pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini lebih ideal dilakukan di Jakarta. Dede mempertimbangkan aspek logistik, di mana ribuan orang harus diterbangkan ke IKN, yang dinilainya tidak efisien di tengah kondisi anggaran saat ini. “Kita bayangkan efisiensi, ribuan orang harus diterbangkan ke sana di tengah anggaran yang saat ini kita lagi tahu kondisinya. Menurut saya, itu tidak akan efisien,” ucapnya.

Tak hanya soal efisiensi, politikus Partai Demokrat itu juga menyarankan pemerintah untuk menerbitkan aturan baru terkait pelaksanaan peringatan HUT kemerdekaan di Jakarta. Pasalnya, undang-undang secara spesifik menyebutkan bahwa peringatan HUT kemerdekaan harus dilaksanakan di ibu kota negara. “Menurut saya, itu butuh perpres baru, karena bagaimanapun di dalam undang-undang, peringatan 17 Agustus harus dilakukan di ibu kota negara, kecuali tadi ada keputusan presiden, perpres atau kepres yang mengatakan untuk tahun ini dilakukan di Jakarta,” jelas Dede.