Kamboja Balas Thailand? Perang Perbatasan Memanas, Situasi Terkini!

JogloNesia – , Jakarta – Pemerintah Kamboja melancarkan tudingan keras terhadap Thailand, menuduh negara tetangganya itu melakukan agresi militer ke wilayah kedaulatannya pada Kamis pagi, 24 Juli 2025. Melalui pernyataan resmi yang dirilis, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Letnan Jenderal Maly Socheata, menegaskan bahwa serangkaian serangan terjadi di sejumlah titik perbatasan kedua negara.

“Kerajaan Kamboja mengecam keras dan tanpa ragu agresi militer yang brutal, biadab, dan penuh kekerasan yang dilakukan oleh Kerajaan Thailand terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Kamboja,” tegas Socheata, Kamis, 24 Juli 2025, menggambarkan tingkat keparahan insiden yang terjadi.

Kementerian Pertahanan Kamboja memaparkan kronologi serangan yang detail. Mereka menyatakan bahwa insiden dimulai pukul 06.30 waktu setempat, ketika pasukan Thailand menduduki area Candi Ta Moan Thom dan segera memasang kawat berduri di kaki candi tersebut. Empat belas menit kemudian, sebuah drone milik Thailand dikabarkan terbang di atas wilayah tersebut selama dua menit. Tensi semakin meningkat, hingga pada pukul 08.30 terjadi tembakan pertama, yang disusul oleh serangan bersenjata pada pukul 08.46 terhadap pasukan Kamboja yang berjaga di lokasi candi.

Konflik perbatasan ini dengan cepat menyebar ke wilayah lain yang sensitif, termasuk Ta Krabey, Phnom Khmao (Gunung Hitam), dan kawasan Moum Bei. Socheata menambahkan bahwa pada pukul 10.40 pagi, pesawat tempur F-16 Thailand menjatuhkan dua bom di dekat jalan menuju Pagoda Wat Kaew Seekha Kiri Svarak, sebuah wilayah yang diklaim Kamboja sebagai bagian dari Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear. Menanggapi eskalasi yang terjadi, pada pukul 08.47, militer Kamboja membalas serangan tersebut. “Tanpa pilihan lain, angkatan bersenjata Kamboja menggunakan hak hukum untuk membela diri demi melindungi kedaulatan dan integritas teritorial kerajaan terhadap agresi terang-terangan Thailand,” ungkap Socheata.

Melihat keseriusan situasi, Kamboja menilai pengerahan senjata berat dan mobilisasi besar-besaran oleh Thailand sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam ASEAN, serta hukum internasional. “Tindakan ini membahayakan perdamaian dan stabilitas kawasan serta tatanan internasional berbasis aturan hukum,” ujar Socheata. Kamboja secara tegas menyerukan kepada komunitas internasional agar mengecam keras tindakan Thailand dan meminta pertanggungjawaban penuh. Meskipun demikian, pihak Kamboja tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa ini melalui cara damai, hukum, dan diplomasi. Namun, mereka juga menegaskan kesiapan untuk membela kedaulatan negara, berapa pun harganya.

Selain itu, Kementerian Pertahanan Kamboja turut mengimbau media dan netizen untuk tidak menyebarkan informasi, gambar, atau video yang belum terverifikasi, khususnya terkait posisi dan pergerakan militer mereka. “Kerajaan Kamboja tidak akan tunduk pada paksaan, tekanan, atau intimidasi dalam bentuk apa pun,” demikian pernyataan yang diakhiri dengan penekanan pada keteguhan Kamboja dalam menghadapi krisis ini.

Di sisi lain, militer Thailand memiliki versi kejadian yang berbeda, menuding bahwa serangan justru bermula dari pihak Kamboja. Mereka menyatakan bahwa Kamboja menerbangkan drone pengintai dan menembakkan artileri serta roket BM-21 ke wilayah Thailand. Kepala Distrik Surin, Sutthirot Charoenthanasak, mengonfirmasi bahwa dua warga sipil tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat serangan roket pada Kamis pagi di wilayah Thailand. Situasi semakin memanas ketika jet tempur F-16 Thailand membombardir sejumlah target di wilayah Kamboja. Laporan menunjukkan setidaknya enam titik di sepanjang perbatasan Kamboja-Thailand mengalami bentrok bersenjata.

Menurut laporan Al Jazeera, jumlah korban tewas terkini mencapai 12 orang, yang terdiri atas 11 warga sipil dan satu prajurit Thailand. Dampak langsung dari konflik ini adalah keputusan militer Thailand untuk menutup seluruh pos perbatasan dan melakukan evakuasi massal. Sekitar 40 ribu warga dari 86 desa di dekat perbatasan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Laksamana Muda Surasant Kongsiri menjelaskan bahwa anak-anak hingga lansia dipindahkan ke tempat perlindungan yang diperkuat dengan beton, karung pasir, dan ban bekas, demi menjamin keamanan mereka dari potensi serangan lebih lanjut.