Konflik Thailand-Kamboja: Indonesia Didorong Lakukan Diplomasi Shuttle, Ini Alasannya!

Ketegangan memanas di perbatasan Thailand dan Kamboja telah menelan korban jiwa serta menimbulkan kekhawatiran serius di kawasan Asia Tenggara. Sejak pecah pada Kamis, konflik ini telah menewaskan setidaknya 15 orang dan melukai 46 lainnya hingga Jumat, 25 Juli 2025. Eskalasi militer ini juga memaksa lebih dari 112 ribu warga harus dievakuasi dari zona bahaya di sekitar area sengketa.

Pusat pertempuran berkobar di sekitar Candi Prasat Ta Moan Thom, sebuah wilayah sengketa di Provinsi Surin yang telah lama menjadi titik rawan. Situasi semakin memburuk dengan intensitas penggunaan senjata berat, roket, dan bahkan jet tempur oleh kedua belah pihak. Masing-masing negara saling melontarkan tuduhan: Thailand mengklaim pasukan Kamboja memulai serangan, sementara Kamboja balik menuding Thailand telah melanggar wilayah mereka.

Militer Thailand secara spesifik menuduh Kamboja memulai agresi dengan menerbangkan drone dan menembakkan roket buatan Rusia ke pos militer serta permukiman sipil. Menanggapi serangan tersebut, enam jet tempur F-16 Thailand dikerahkan untuk menyerang dua titik militer di wilayah Kamboja, menunjukkan peningkatan drastis dalam eskalasi militer dan ketegangan di perbatasan.

Melihat perkembangan konflik perbatasan Thailand-Kamboja yang semakin memanas ini, Ahmad Khoirul Umam, Direktur Pascasarjana Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, menilai peristiwa ini sebagai ujian nyata bagi sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Selama ini, ASEAN dihormati atas kemampuannya menjaga perdamaian dan stabilitas regional pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin. Namun, Umam menegaskan, “Konflik yang kini berubah menjadi perang dengan penggunaan sistem persenjataan modern benar-benar menjadi ujian nyata bagi sentralitas ASEAN.”

Dalam konteks ini, Umam juga menyoroti bahwa posisi Indonesia sebagai “saudara tua” atau the big brother in ASEAN kini kembali dipertaruhkan. Begitu pula kepemimpinan ASEAN yang saat ini dipegang oleh Malaysia. Ia mempertanyakan kapasitas kedua negara ini dalam membimbing Thailand dan Kamboja untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Lebih lanjut, Umam mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan konkret. “Presiden Prabowo Subianto perlu segera mendorong Menteri Luar Negeri Sugiono untuk melakukan shuttle diplomacy guna menemui perwakilan pemerintah Thailand dan pemerintah Kamboja,” tegasnya.

Fokus utama dari upaya shuttle diplomacy ini, menurut Umam, adalah menahan laju eskalasi perang perbatasan. Indonesia dan ASEAN disarankan untuk proaktif menawarkan kehadiran pengamat (observer) bahkan potensi pengerahan pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara anggota ASEAN. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa konflik Thailand-Kamboja tidak menyebar lebih luas ke wilayah lain.

Selain itu, inisiatif gencatan senjata juga menjadi langkah mendesak yang disarankan. “ASEAN harus bisa mendorong gencatan senjata, merumuskan skema pengintegrasian penyelesaian konflik, dan menentukan linimasa proses penyelesaian,” jelas Umam. Ia menekankan bahwa langkah-langkah ini sangat penting dan mendesak demi menjaga stabilitas kawasan, yang merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi regional.

Situasi ini memang memicu kekhawatiran serius di kalangan pemimpin regional. Sebelumnya, Ketua ASEAN, Anwar Ibrahim, juga telah menelepon Perdana Menteri Thailand dan Kamboja, menyatakan keprihatinannya atas perkembangan yang terjadi. Upaya kolektif dan diplomatis dari negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia dan Malaysia, sangat dinantikan untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan perdamaian di perbatasan yang bergejolak ini.