JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
JogloNesia – , Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Kaderisasi dan Ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai pergantian posisi Sekretaris Jenderal partai akan menjadi salah satu agenda utama dalam kongres PDIP yang diagendakan digelar tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan Djarot usai menghadiri peringatan 29 tahun Peristiwa Kudatuli di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, pada Ahad, 27 Juli 2025.
Menjawab pertanyaan terkait masa depan posisi strategis tersebut, Djarot menegaskan, “Posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen, maka pergantian Sekjen nanti kita tunggu di kongres.” Ia lantas menjelaskan bahwa kongres merupakan forum resmi partai yang berwenang untuk menetapkan struktur kepengurusan, termasuk posisi Sekretaris Jenderal partai yang krusial.
Mengenai jadwal kongres, Djarot menyatakan bahwa pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. “Tahun ini, bisa Agustus, bisa September, bisa Oktober. Tergantung mana yang paling tepat,” ujarnya, memberikan rentang waktu yang fleksibel untuk agenda penting partai tersebut.
Lebih lanjut, Djarot juga memastikan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan tetap memimpin partai untuk periode mendatang. “Kongres tinggal mengukuhkan Ibu Ketua Umum untuk 2025–2030,” kata Djarot, menunjukkan stabilitas dalam pucuk kepemimpinan partai berlambang banteng moncong putih ini.
Sebagai persiapan menjelang kongres, PDIP dijadwalkan mengadakan kegiatan konsolidasi internal berskala besar. Agenda ini berupa bimbingan teknis bagi seluruh anggota DPR dan DPRD se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Bali. “Tahun lalu kita adakan di Kemayoran, sekarang di Bali. Sekaligus untuk konsolidasi internal partai,” tambah Djarot, menggarisbawahi pentingnya penguatan internal menjelang momen vital tersebut.
Tanggapan terhadap Vonis Hasto
Saat dimintai tanggapan mengenai vonis terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus dugaan menghalangi penyidikan KPK, Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa PDIP memandang kasus tersebut lebih dominan sebagai persoalan politik ketimbang hukum. “Itu lebih banyak ke kolom pengadilan yang politik,” cetusnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan pentingnya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan demi mengkriminalisasi pihak-pihak yang kritis. “Jangan jadikan kekuasaan itu untuk menghukum atau mengkriminalisasi sosok-sosok yang berbeda,” ujarnya, menyiratkan keprihatinan atas dinamika hukum yang terjadi.
Sebagai informasi tambahan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebelumnya telah dijatuhi vonis pidana penjara selama tiga tahun enam bulan. Vonis ini terkait tuduhan menyuap anggota KPU dengan tujuan memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Meski demikian, Hasto dinyatakan bebas dari dakwaan perintangan penyidikan dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku.
Ringkasan
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan bahwa pergantian posisi Sekretaris Jenderal akan menjadi agenda utama dalam kongres PDIP yang dijadwalkan tahun ini. Ia menegaskan bahwa kongres adalah forum resmi untuk menetapkan struktur kepengurusan, termasuk Sekjen. Kongres direncanakan antara Agustus hingga Oktober 2025, sementara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan dikukuhkan kembali untuk periode 2025-2030.
Sebagai persiapan menjelang kongres, PDIP akan mengadakan konsolidasi internal berupa bimbingan teknis di Bali. Mengenai vonis terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto, Djarot berpendapat kasus tersebut lebih dominan sebagai persoalan politik dan mengingatkan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Hasto sendiri telah divonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap, namun bebas dari dakwaan perintangan penyidikan Harun Masiku.