Kongres PDIP Bali: Megawati Menangis, Hasto Aman? Intip Hasilnya!

Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) telah sukses menggelar Kongres keenamnya yang penuh sorotan di Bali. Bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Sabtu, 2 Agustus, kongres akbar ini dilangsungkan hanya beberapa hari setelah PDIP menyelenggarakan Bimbingan Teknis di Pulau Dewata. Momen krusial ini turut diwarnai kehadiran mantan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto, yang baru saja menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto setelah divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap komisioner KPU, Harun Masiku. Kehadiran Hasto di atas panggung memicu momen emosional, membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak kuasa menahan tangis. Dalam kongres tersebut, Hasto secara resmi tidak lagi menjabat, posisinya digantikan oleh Megawati yang kini merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal.

Sebelum gelaran resmi kongres, nuansa kehangatan keluarga terpancar dari Megawati Soekarnoputri. Kongres keenam ini kembali mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum partai. Kedua putranya, Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo, tampak setia mendampingi. Momen kebersamaan mereka bahkan dibagikan oleh Puan Maharani, yang juga menjabat Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR, melalui akun Instagram pribadinya, @puanmaharani. Dua foto yang diunggah menampilkan Puan dan Prananda mencium Megawati yang berdiri di tengah, diiringi senyum merekah dari sang Ketua Umum melihat kedua anaknya kompak. “Bismillah,” tulis Puan singkat dalam unggahannya.

Pada agenda inti kongres, Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk periode 2025–2030. Sebanyak 37 nama pengurus pusat dilantik oleh Megawati, termasuk keputusan mengejutkan di posisi Sekretaris Jenderal yang diputuskan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri. Posisi ini sebelumnya diemban oleh Hasto Kristiyanto selama dua periode. Nama Hasto sendiri tidak tercantum dalam struktur kepengurusan baru, sejalan dengan statusnya yang baru saja bebas dari tahanan KPK berkat amnesti Presiden Prabowo Subianto. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi, di mana Megawati bertanya, “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?”

Berikut adalah struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdullah
3. Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Ketua Bidang Politik – Puan Maharani
8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
10. Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
11. Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno
12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
16. Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
17. Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
20. Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
29. Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
30. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
35. Bendahara Umum – Olly Dondokambey
36. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
37. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

Keputusan Megawati untuk merangkap jabatan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDIP menimbulkan pertanyaan publik. Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menjelaskan bahwa posisi Sekretaris Jenderal sepenuhnya merupakan hak prerogatif Megawati. “Iya (Megawati isi posisi Sekjen). Semua, kan, hak prerogatif Ibu. Kalau Ibu belum umumkan, ya, belum, masih Ibu,” ujar Ribka, mengindikasikan bahwa Megawati memiliki pertimbangan khusus untuk sementara mengisi posisi penting tersebut.

Momen paling dramatis dalam Kongres keenam PDIP di Bali terjadi setelah pelantikan pejabat struktural partai. Saat Megawati tengah berpidato, suasana kongres tiba-tiba bergemuruh. Hasto Kristiyanto, dengan langkah tegar, muncul dan melangkah menuju panggung utama. Ia berhenti tepat di hadapan Megawati, memberikan hormat, mencium tangan, dan memeluk sang Ketua Umum dengan erat. Megawati pun membalas pelukan tersebut, dan tak lama kemudian, tangisnya pecah di hadapan ribuan kader yang riuh meneriakkan yel-yel partai. Ini adalah pertemuan pertama Hasto dengan Megawati setelah ia ditangkap KPK dan menjalani persidangan, hingga akhirnya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Mengakhiri momen haru tersebut, Megawati dengan lantang memekikkan teriakan khasnya: “Merdeka! Merdeka! Merdeka!”

Mengenai peluang Hasto Kristiyanto untuk kembali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa rehabilitasi nama baik Hasto menjadi pertimbangan penting. “Banyak pertimbangan (soal Sekjen). Ibu ini kan orangnya pengin merehabilitasi juga kan. Dia tahu semua publik bahwa Hasto itu tidak terstigma karena korupsi itu penting ya,” kata Ribka di arena Kongres PDIP di BNDCC. Ribka menegaskan bahwa kasus yang menimpa Hasto adalah pelajaran politik berharga bagi masyarakat, menyebutnya sebagai “tahanan politik” akibat kriminalisasi hukum yang tidak boleh terulang. “Ini kan pembelajaran politik juga. Jangan dong Pak Hasto, nanti kan di luar beda nanti digorengnya Pak Hasto gak jadi Sekjen karena persoalan tahanan korupsi itu harus clear dulu,” pungkasnya, menekankan perlunya pemulihan citra Hasto di mata publik.