Pilkada Papua Memanas! Besok Pemungutan Suara Ulang Digelar

Jakarta – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua dijadwalkan akan terselenggara pada besok, Rabu, 6 Agustus 2025. Segala persiapan krusial untuk memastikan kelancaran proses demokrasi ini dilaporkan telah rampung sejak kemarin, menandakan kesiapan penuh penyelenggara dan aparat terkait.

Heri Wiranto, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam), menegaskan bahwa pemungutan suara ulang ini telah siap dilaksanakan dengan jaminan keamanan, ketertiban, dan transparansi yang demokratis. Penegasan ini disampaikan setelah Heri memimpin rapat koordinasi penting bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), penyelenggara pemilu, serta seluruh unsur keamanan di Jayapura, Papua, pada Senin, 4 Agustus 2025. Hasil pertemuan tersebut, menurut Heri, menunjukkan kesiapan menyeluruh dari semua pihak yang terlibat.

Sebagai Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024, Heri Wiranto turut mengungkapkan bahwa pelaksanaan PSU tidak hanya terfokus di Papua, melainkan juga digelar di dua wilayah lain, yakni Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tim khusus dari Kemenko Polhukam, imbuhnya, telah ditugaskan untuk melakukan pemantauan langsung di ketiga daerah tersebut. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat untuk menjaga integritas dan memastikan kelancaran proses demokrasi di seluruh wilayah yang menggelar pemungutan suara ulang.

Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa pemerintah daerah, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah berkolaborasi secara optimal dalam mempersiapkan setiap aspek pelaksanaan PSU. Kesiapan tersebut mencakup kelengkapan logistik, dukungan anggaran yang telah tersedia sejak sebulan sebelumnya, hingga jaminan keamanan. Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga telah menyatakan kesiapan penuh untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang ini.

Dalam kesempatan tersebut, Heri Wiranto turut menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam PSU Pilkada Papua. Partisipasi ini penting untuk menentukan pemimpin daerah yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Ia berharap pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025 dapat berjalan secara damai, demokratis, dan tanpa adanya hambatan berarti.

Komnas HAM Pantau PSU

Dari sisi pengawasan independen, Komnas HAM RI Perwakilan Papua akan mengirimkan 26 personel untuk memantau langsung proses Pemungutan Suara Ulang Pilkada Papua. Tim pemantau ini akan bertugas mulai tanggal 5 hingga 7 Agustus 2025, dengan fokus utama di Kota/Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom. Untuk daerah lain, Frits Ramandey, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan mitra terkait. Selain itu, Komnas HAM juga akan melakukan pemantauan proaktif melalui media massa, dengan verifikasi pemberitaan berdasarkan laporan kejadian, seperti dikutip Antara pada Senin, 4 Agustus 2025.

Frits Ramandey menggarisbawahi bahwa inti dari pemantauan PSU oleh Komnas HAM adalah untuk menyampaikan pesan kuat kepada penyelenggara, pengawas, pemerintah daerah, dan seluruh peserta pilkada ulang. Pesan tersebut bertujuan agar semua pihak bersinergi mewujudkan pemungutan suara yang damai dan berlandaskan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ia secara tegas menekankan pentingnya menghindari intimidasi terhadap masyarakat, demi kelancaran proses dan harapan agar tidak terjadi PSU lanjutan di masa mendatang.

Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ini memiliki keunikan tersendiri, karena merupakan satu-satunya PSU di tingkat provinsi yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, gugatan-gugatan lainnya yang menyebabkan PSU terjadi mayoritas berada pada level pemilihan bupati dan wali kota.

Iffa Rosita, Anggota KPU RI, memaparkan bahwa di wilayah Tanah Papua, terdapat dua daerah yang menggelar PSU. Pertama adalah Provinsi Papua untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan kedua adalah Kabupaten Boven Digoel untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Iffa Rosita menegaskan bahwa dari total 310 perkara yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK), Provinsi Papua adalah satu-satunya yang menghadapi gugatan pada level pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sementara 23 perkara lainnya berada pada level pemilihan wali kota dan bupati.

Menyikapi hal tersebut, Iffa Rosita berharap pelaksanaan pemungutan suara ulang yang akan berlangsung besok menjadi episode terakhir dari seluruh rangkaian PSU. Meskipun secara hukum masih terbuka kemungkinan adanya PSU lanjutan, ia menyatakan bahwa ada harapan besar dari semua pihak agar proses ini benar-benar menjadi final.

Adapun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan kembali bersaing dalam Pilkada ulang ini adalah Benhur Tomi Mano-Constant Karma dan Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen. Pasangan Benhur-Constant mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara itu, pasangan Mathius-Aryoko didukung oleh koalisi 15 partai politik lainnya.