Airlangga Klaim Ekonomi RI Tertinggi ASEAN: Fakta atau Hanya Klaim?

Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini mengumumkan kabar signifikan mengenai kondisi ekonomi nasional: pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 berhasil mencapai angka 5,12 persen. Angka ini segera ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menegaskan bahwa capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di antara sesama anggota ASEAN dan negara-negara G20.

Menurut Airlangga, capaian pertumbuhan ekonomi 5,12 persen tersebut jelas menunjukkan fundamental perekonomian Indonesia yang tetap solid. “Memang rencana kami di semester kedua menargetkan sasaran 5,2 persen bisa dicapai. Namun apa yang diumumkan tadi pagi, alhamdulillah, kembali ke jalur 5 persen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, pada Selasa, 5 Agustus 2025. Ia menambahkan, posisi ekonomi Indonesia kini hanya berada sedikit di bawah Tiongkok yang mencatat pertumbuhan 5,2 persen.

Dalam perbandingan regional dan global, performa Indonesia tampak menonjol. Malaysia, misalnya, mencatat pertumbuhan 4,50 persen, sementara Singapura 4,30 persen. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh melampaui Amerika Serikat yang hanya tumbuh 2,00 persen, mengukuhkan posisi Indonesia di kancah ekonomi dunia.

Detail lebih lanjut disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, perekonomian Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai Rp 5.947 triliun. Sementara itu, atas dasar harga konstan 2010, nilainya mencapai Rp 3.396,3 triliun. “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2025 bila dibandingkan triwulan II 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12 persen,” jelas Edy dalam konferensi pers yang sama.

Dari sisi pengeluaran, Edy menyoroti bahwa hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif, kecuali konsumsi pemerintah yang justru terkontraksi sebesar 0,33 persen. Kontributor terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi mencapai 54,25 persen dan pertumbuhan sebesar 4,97 persen. Angka ini, menurut Edy, menjadi indikasi kuatnya permintaan domestik yang menjadi penopang utama perekonomian.

Namun, di tengah euforia angka positif tersebut, kritik datang dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, berpendapat bahwa data pertumbuhan ekonomi BPS tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan. Ia menyoroti adanya beberapa kejanggalan, salah satunya terkait pertumbuhan industri pengolahan yang menurut BPS tumbuh 5,68 persen secara tahunan dan berkontribusi 1,13 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi.

Bhima membandingkan data BPS dengan kondisi sebenarnya: data PMI manufaktur Indonesia justru terkontraksi di bawah 50 poin selama periode April-Juni 2025. “Jadi penjelasannya apa? Bagaimana mungkin PHK massal di padat karya meningkat, terjadi efisiensi dari sektor industri, bahkan di sektor hilirisasi juga smelter nikel ada yang berhenti produksi,” tanya Bhima, mempertanyakan keselarasan data tersebut dengan realitas yang ada.

Senada dengan itu, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menambahkan kejanggalan lainnya yakni pada komponen konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,97 persen. Padahal, menurut data BPS, komponen ini menyumbang 54,25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan memiliki andil 2,64 persen dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi. Nailul berargumen bahwa tidak ada momen khusus yang signifikan yang dapat memicu peningkatan konsumsi rumah tangga secara tajam pada periode tersebut.

“Ketidaksinkronan antara data pertumbuhan ekonomi dengan leading indicator, membuat saya pribadi tidak percaya terhadap data yang dirilis oleh BPS,” tegas Nailul. Ia pun mendesak BPS untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan mengenai metodologi yang digunakan, termasuk indeks untuk menarik angka nilai tambah bruto sektoral serta komponen pengeluaran, demi memastikan akurasi dan kredibilitas data.

Pilihan Editor: Untung-Rugi Penghapusan TKDN dalam Produk Amerika