APBN Jebol? Prabowo Beli 48 Jet Tempur Turki, Dananya dari Mana?

Pemerintah Indonesia mengukir kesepakatan besar dengan memborong 48 unit pesawat tempur canggih KAAN dari Turki, dengan nilai fantastis lebih dari Rp160 triliun. Akuisisi besar ini terjadi di tengah kondisi APBN yang tekor dan kebijakan efisiensi anggaran yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini sontak memicu pertanyaan serius dari para ekonom mengenai sumber pendanaannya.

Bhima Yudhistira, Direktur Center for Economic and Law Studies (Celios), menyoroti bahwa sekitar 25% atau setara dengan Rp552 triliun dari total penerimaan pajak negara terkuras habis hanya untuk membayar bunga utang negara yang mencapai Rp800 triliun. Situasi ini diperparah dengan perkiraan Kementerian Keuangan terkait defisit APBN sepanjang 2025 yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp662 triliun.

“Saya tidak mengerti, mau dibayar pakai apa? Uangnya [APBN] sudah hampir tidak ada, kecuali menambah utang. Tapi itu bisa membuat terperangkap utang dan menjadi negara yang gagal secara sistemik,” tegas Bhima Yudhistira pada Senin (04/08).

Lebih lanjut, Bhima menambahkan bahwa pembelian pesawat tempur dengan anggaran jumbo ini, jika menggunakan APBN, berpotensi besar menurunkan alokasi anggaran untuk belanja prioritas. Sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan dikhawatirkan akan menjadi korban pemangkasan.

Sebagai perbandingan, biaya pembelian pesawat KAAN ini jauh melampaui total dana abadi pendidikan LPDP yang sebesar Rp154 triliun, atau setara dengan sepertiga dari anggaran perlindungan sosial Rp504,7 triliun yang menyasar puluhan juta warga.

Pembelian pesawat tempur bernilai fantastis ini bukanlah yang pertama di bawah kepemimpinan Prabowo. Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memesan 42 jet tempur Rafale dari Prancis dengan nilai kontrak lebih dari Rp130 triliun, serta mengakuisisi sederet persenjataan lainnya.

Dari perspektif pertahanan, pakar militer dari BRIN, Muhamad Haripin, menyatakan bahwa pembelian jet tempur memang krusial dalam rangka modernisasi kekuatan pelindung langit Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan secara seksama skema pembiayaan, kesiapan personel, dan pembaruan doktrin agar pesawat-pesawat tersebut dapat beroperasi secara optimal dan bermanfaat.

Terkait pandangan para pengamat, BBC News Indonesia telah berupaya menghubungi Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen Frega Wenas Inkiriwang. Namun, hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan kontrak pembelian jet tempur tersebut. Ia berargumen, meskipun pemerintah sedang mewajibkan efisiensi anggaran untuk menopang perekonomian, “Efisiensi bukan berarti tidak berbelanja. Memperkuat pertahanan dengan menggunakan alutsista-alutsista memang itu kita butuhkan, kita perlukan,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (04/08).

‘Mau dibayar pakai apa?’

Pemerintah Indonesia secara resmi menandatangani kontrak pembelian 48 jet tempur KAAN dari Turki dalam rangkaian pameran pertahanan internasional (IDEF) 2025 di Istanbul, pada Sabtu (26/07). Penandatanganan ini disebut Kemhan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang telah diteken kedua negara pada 11 Juni 2025, dalam acara Indo Defence di Jakarta, yang turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Namun, pertanyaan krusial kembali dilontarkan oleh ekonom Bhima Yudhistira: “Mau dibiayai pakai apa?” Bhima menegaskan, “Saya tidak mengerti mau dibayar pakai apa? Uangnya [APBN] sudah hampir tidak ada karena defisitnya 2,78% [dari PDB], atau Rp662 triliun.”

Jika pembelian ini dipaksakan menggunakan APBN yang sedang tekor, kata Bhima, konsekuensi yang tak terhindarkan adalah penurunan alokasi anggaran untuk belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. “Jadi APBN memang sudah hampir tidak ada ruang lagi untuk bermanuver, seperti membeli alat pertahanan keamanan dengan alokasi anggaran yang sangat besar,” imbuhnya.

Pilihan lainnya, menurut Bhima, adalah dengan menambah utang negara. Namun, beban kewajiban Indonesia sampai akhir 2024, termasuk utang, telah mencapai angka mencengangkan Rp10.269 triliun. Lebih spesifik, sekitar 25% (Rp552 triliun) dari penerimaan pajak habis hanya untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo tahun ini, mencapai Rp800 triliun.

Bhima mencontohkan, porsi bunga utang terhadap belanja pendidikan di 2025 sebesar 76,3%, dan jika dibandingkan belanja kesehatan mencapai 256%. “Jadi kalau ditambah lebih besar lagi maka Indonesia dianggap berpotensi sebagai negara yang gagal secara sistemik. Artinya belanja bunga utangnya lebih tinggi daripada belanja kesehatan atau belanja pendidikan,” jelas Bhima.

Ia memperingatkan, kondisi ini sudah termasuk dalam kategori gagal sistemik bahkan dengan skenario tanpa resesi ekonomi. “Kalau terjadi resesi ekonomi, pastinya ruang fiskalnya sudah tidak ada sama sekali,” ujar Bhima.

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa pemerintah harus benar-benar memperhitungkan aspek pembiayaan secara cermat agar tidak membebani APBN. Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang digaungkan Prabowo bukan berarti pengurangan, melainkan realokasi anggaran dari kegiatan yang kurang produktif ke sektor prioritas.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. “Berulang kali disampaikan bahwa efisiensi APBN itu bukan karena kita tidak ada dana. Tapi efisiensi APBN itu dilakukan untuk melakukan relokasi. [Hasil] dari efesiensi anggaran kemudian dialokasi untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat,” kata Dasco di gedung DPR, Senin, (04/08). Baik Prasetyo maupun Dasco sepakat bahwa pembelian jet tempur sangat dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Apa spesifikasi pesawat tempur KAAN dan siapa mitra utamanya?

Dilansir dari media spesialis militer, Army Recognition, KAAN adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan Turki selama hampir satu dekade, memiliki kemampuan siluman (stealth) yang canggih. Pesawat yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries (TAI atau TUSAŞ) ini telah melakukan uji terbang perdana pada 2024 dan dijadwalkan akan diproduksi secara massal pada 2028.

KAAN dirancang untuk beragam misi krusial, meliputi superioritas udara, serangan presisi, penaklukan pertahanan udara musuh (Suppression of Enemy Air Defenses/SEAD), hingga peperangan elektronik. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, jet ini diklaim memiliki kemampuan siluman, supercruise, sensor fusion, dan operasi berbasis jaringan (network-enabled operation), yang memungkinkannya beroperasi di udara tanpa mudah terdeteksi musuh.

Kecepatan jet ini mencapai 2.200 km/jam dengan ketinggian hingga 55.000 kaki, serta radius tempur hingga sekitar 1.100 km. Indonesia berbangga menjadi pembeli pertama jet tempur canggih ini, sementara negara lain seperti Azerbaijan, Arab Saudi, Pakistan, dan Malaysia juga telah menyatakan minatnya.

Selain pembelian pesawat KAAN itu sendiri, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen Frega Wenas Inkiriwang, sebelumnya pernah menyebut bahwa kontrak ini juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan dalam negeri. “Basis industri lokal yang akan dibentuk di Indonesia diharapkan menjadi bukti nyata dari kemitraan yang saling menguntungkan dan berlandaskan pada persahabatan,” ujar Frega.

Dua entitas industri pertahanan nasional, yaitu PT Republik Aero Dirgantara (PT RAD) dari sektor swasta dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dari BUMN, ditunjuk sebagai mitra utama Turkish Aerospace Industries dalam pengadaan puluhan jet KAAN ini. PT RAD, sebagai anak perusahaan dari Republikorp, akan bertanggung jawab dalam pembangunan fasilitas MRO (maintenance, repair, and overhaul) utama jet tempur KAAN di Indonesia. Selain itu, PT RAD juga akan mengurus operasionalisasi pusat pelatihan dan simulator untuk mendukung kesiapan personel TNI AU, serta peningkatan kapasitas dukungan domestik yang mandiri dan berkelanjutan. “Ini adalah momentum strategis untuk membawa kemampuan manufaktur dan peningkatan kapasitas dukungan domestik yang mandiri,” ujar Norman Joesoef, pimpinan Republikorp.

Sedangkan PTDI, disebut berperan dalam proses perakitan akhir sebagian unit KAAN di Indonesia, kolaborasi rekayasa dan berbagi teknologi bersama TUSAŞ, serta kesiapan teknis dan pemeliharaan industri untuk memperkuat dukungan logistik nasional. Republikorp juga diketahui bekerja sama dengan Roketsan Turki dalam memproduksi sistem rudal ÇAKIR di Indonesia, serta dengan PAVO Group dari Turki untuk menyediakan sistem intelijen canggih bagi TNI di berbagai matra, mencakup data fusion, pengawasan, pengamanan komunikasi, dan infrastruktur pendukung pengambilan keputusan. Di luar itu, Republikorp juga menggandeng perusahaan Prancis SECAMIC dalam pengembangan layanan MRO untuk sejumlah pesawat sipil dan militer di Indonesia.

Bagaimana kekuatan militer udara Indonesia?

Pengamat militer dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Muhamad Haripin, mengemukakan bahwa pembelian pesawat tempur KAAN memang sangat dibutuhkan mengingat jumlah dan kekuatan armada udara Indonesia masih jauh dari ideal. Hal ini, menurut Haripin, terlihat jelas jika dilakukan simulasi operasi tempur, misalnya saat terjadi gangguan serentak di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

“Idealnya kan AU dan AL kita bisa merespon serentak juga simultan saat ada ancaman. Tapi dalam kenyataannya itu tak demikian. Yang bisa dikerahkan itu, hanya yang ada di Jawa atau Sumatra. Sedangkan untuk ALKI lainnya tidak begitu. Jadi ada ketimpangan kekuatan di antara struktur yang kita bangun sendiri,” papar Haripin. Selain ketersediaan dan keefektifan yang masih belum optimal, kekuatan dan teknologi jet tempur Indonesia pun dinilai masih terbatas.

Tulang punggung kekuatan udara Indonesia saat ini masih bertumpu pada jet-jet tempur generasi empat dan sebelumnya. Pertama, jet tempur Sukhoi buatan Rusia. Indonesia memiliki 11 unit Suhkoi Su-30 MK2 Flanker yang bergabung ke TNI sejak 2013 dan lima unit Sukhoi Su-27 yang tiba pada 2009. Su-27 dan Su-30, yang ditempatkan di Lanud Makassar, tergolong sebagai pesawat tempur jet generasi empat. Kedua, jet tempur F-16 Falcon buatan AS. TNI AU mengoperasikan 33 unit jet tempur seri A, B, C, dan D ini sejak 1988. Selama 32 tahun di TNI-AU, pengadaan F-16 Falcon ini dilakukan secara tambal sulam dan kini akan memasuki masa pensiun. Ketiga, satu skadron jet tempur ringan Hawk-200 buatan British Aerospace, Inggris, yang juga dioperasikan sebagai jet tempur taktis sekaligus ajang latihan bagi pilot sebelum dipromosikan ke skadron F-16 Falcon.

Sekjen Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, pada tahun 2022 menyatakan bahwa mayoritas pesawat tempur yang dimiliki Indonesia sudah berusia lebih dari 20 tahun, sehingga pengadaan baru sangat diperlukan untuk memperkuat armada udara. Donny menjelaskan, Indonesia saat ini mengandalkan 33 pesawat F-16 AM, BM, C, dan D yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, serta 16 pesawat Sukhoi 27 dan 30 dengan usia hampir 20 tahun sebagai pesawat tempur utama.

“Keterbatasan beberapa suku cadang pesawat serta keterbatasan jenis dan jumlah peluru kendali juga menyebabkan kesiapan tempur pesawat F16 dan Sukhoi 27 dan 30 tidak maksimal,” kata Donny. Padahal, untuk memenuhi alutsista MEF tahap III periode 2020-2024, TNI AU menargetkan bisa memiliki 344 unit pesawat, 32 unit radar, 72 rudal, dan 64 unit penangkis serangan udara.

Pembenahan tata kelola anggaran hingga doktrin militer

Peneliti militer BRIN, Haripin, mengemukakan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan secara serius dalam konteks pembelian pesawat KAAN maupun persenjataan lainnya. Pertama adalah sumber pembiayaan. Senada dengan Bhima, Haripin menekankan perlunya mencari skema pembayaran lain yang lebih meringankan dan tidak lagi membebani keuangan negara.

Salah satu solusi yang disarankan adalah pembenahan tata kelola anggaran militer yang saat ini sebagian besar tersedot untuk belanja pegawai. Haripin menyebut, alokasi anggaran untuk pengadaan, riset, dan pengembangan teknologi hanya sekitar 10-15%, sementara sisanya sebagian besar dihabiskan untuk belanja pegawai, seperti gaji. “Untuk itu perlu perampingan personel dan perampingan struktur agar anggaran militer bisa dialihkan ke alutsista dan teknologi,” katanya.

Untuk mewujudkan upaya ini, salah satunya diperlukan pembaruan doktrin militer saat ini, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang mengedepankan jumlah dan kekuatan dari personel. Padahal, tren perang saat ini dan ke depan bersifat terbatas. “Misalkan di Iran-Israel, Ukraina-Rusia. Aset-aset strategis lawan yang digempur, kemudian mundur. Jadi perang itu enggak lagi bertahun-tahun seperti dulu. Pola pikir demikian yang akhirnya kita ketinggalan dalam banyak hal, terutama dalam konteks alutsista ini,” terang Haripin. Ia menyimpulkan, “Jadi sulit untuk memenuhi kebutuhan alutsista yang berteknologi tinggi, kalau anggaran militer habis buat belanja pegawai.”

Faktor selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, kata Haripin, adalah kesiapan personel dan sistem pertahanan di Indonesia dalam menerima beragam alutsista yang dipesan dari berbagai negara. Terdapat beberapa komponen penting dalam militer yang dikenal sebagai TEPIDOIL, yaitu pelatihan, peralatan, manusia, informasi, doktrin, organisasi, infrastruktur, dan logistik. “Setiap alutsista dari negara lain itu punya sistem pengoperasian yang berbeda-beda. Nah ketika kita memiliki banyak supplier, itu menjadi satu tantangan tambahan bagi personel atau operator yang menjalankan alutsistanya,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpandangan bahwa pembelian KAAN telah tepat dan rasional, karena dilakukan dengan skema kontrak jangka panjang. “Artinya kita bisa tetap menjaga kesinambungan modernisasi tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan. Jadi menurut saya ini bukan belanja impulsif, tapi bagian dari strategi, ada pertimbangan geopolitiknya, efisiensi industrinya, dan juga kesinambungan kekuatan,” kata Fahmi.

Fahmi memproyeksikan jet KAAN akan menjadi tulang punggung TNI AU pada 2030 mendatang, sementara pembelian jet Rafale dari Prancis akan menjadi penjaga langit pada tahun depan. “Jadi yang penting saya kira pengawasan dan pengelolaannya yang harus diawasi dengan baik. Jangan sampai kita bisa mengadakan tapi tidak bisa memelihara dan merawat,” tambah Khairul.

Alutsista apa lagi yang dibeli Prabowo?

Sebelumnya, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2022, Prabowo juga menyepakati kontrak pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari perusahaan Dassault Aviation senilai Rp132 triliun. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohamad Tonny Harjono menyatakan, enam unit pertama diperkirakan tiba pada awal 2026. Dalam proses pembuatan Rafale, terjadi pula kerja sama alih teknologi (ToT) dan offset antara Dassault Aviation, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Len Industri.

Rafale merupakan pesawat tempur canggih generasi 4.5 yang menjadi salah satu pesawat andalan negara-negara anggota NATO. Pesawat ini termasuk dalam kategori omnirole, yang berarti mampu melaksanakan berbagai jenis misi, mulai dari superioritas udara, pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan in-depth, pengintaian udara, dan serangan anti-kapal.

Selain Rafale, Prabowo juga membeli 12 unit Mirage 2000-5, pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar, senilai Rp11,8 triliun, serta dua pesawat angkut Airbus A400M. Dalam rangka modernisasi alutsista, Prabowo juga mengakuisisi dua kapal selam Scorpene asal Prancis, kapal perang fregat, dan beragam alutsista lainnya.

• Pakistan klaim tembak jatuh pesawat Rafale milik India – Apakah Indonesia perlu was-was?
• Jet tempur Rafale buatan Prancis dan rencana Indonesia untuk perkuat alutsista, apa istimewanya?
• Rusia disebut tertarik menempatkan pesawat-pesawat militer di Biak, Papua – Seberapa strategis lokasi Biak?

• TNI masuk ranah perguruan tinggi di Bali hingga Papua, apa tujuannya?
• Tentara jaga kejaksaan, upaya Prabowo lemahkan pengaruh Jokowi?
• Mahasiswa UIN Walisongo Semarang ‘diteror’ anggota TNI buntut pemberitaan kehadiran militer di kampus – ‘Saya diancam dengan UU ITE’

• Disebut Prabowo ‘terlalu lemah’, seberapa kuat sistem pertahanan Indonesia?
• Seaglider tiga kali ditemukan di perairan Indonesia dalam dua tahun terakhir ‘bukti ketiadaan alat deteksi’
• Tragedi kapal selam KRI Nanggala: Kecelakaan ketiga libatkan kapal tua TNI, apa dampaknya bagi keamanan laut?