Indef Ragukan Data Ekonomi: Pemerintah Didorong Buka Metode Perhitungan!

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2025 mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen. Angka ini secara mengejutkan melampaui capaian kuartal I 2025 yang hanya 4,87 persen, meskipun banyak ekonom sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan di triwulan kedua tidak akan menyentuh 5 persen. Disparitas ini lantas memicu desakan dari sejumlah kalangan ekonom agar pemerintah memberikan penjelasan lebih rinci terkait data yang dirilis.

M. Fadhil Hasan, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menjadi salah satu pihak yang mendesak transparansi. Ia menekankan bahwa pengumuman resmi dari pemerintah ini akan menjadi rujukan penting bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, Indef mendorong pemerintah untuk tidak hanya memberikan komunikasi dan penjelasan lebih lanjut, tetapi juga untuk meninjau secara fundamental aspek metodologi yang digunakan dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi tersebut. Fadhil menyampaikan pandangannya dalam diskusi publik bertajuk “Tanggapan Atas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025” yang diselenggarakan Indef pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Indef berpendapat bahwa penghitungan yang dilakukan BPS terasa kurang selaras dengan kondisi perekonomian aktual yang terjadi di lapangan. Abdul Manap Pulungan, Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef, secara spesifik menyoroti lima komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran: konsumsi rumah tangga, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), konsumsi pemerintah, investasi langsung, serta ekspor-impor. Menurut Manap, “Dari lima ini enggak ada yang bergerak signifikan, kalau kita pahami,” mengindikasikan bahwa tidak ada komponen yang menunjukkan lonjakan berarti yang dapat menjelaskan tingginya angka pertumbuhan.

Sebagai contoh, berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga dilaporkan tumbuh 4,97 persen pada kuartal II 2025, naik tipis dari 4,87 persen di triwulan sebelumnya. Namun, Abdul Manap merasa janggal karena data tersebut kontras dengan indikasi penurunan jumlah kelas menengah yang terjadi. Lebih lanjut, pengeluaran pemerintah justru mengalami kontraksi akibat efisiensi, dan capaian investasi dinilai belum terlihat signifikan karena masih sebatas komitmen, bukan realisasi riil. Sementara itu, sektor ekspor-impor tertekan oleh dampak perang dagang global. Kondisi-kondisi ini membuat para ekonom kesulitan menarik benang merah yang menjelaskan sektor mana yang sebenarnya menjadi pendorong utama di balik pertumbuhan ekonomi 5,12 persen tersebut, kecuali ada momentum kuat yang mendorong konsumsi naik tinggi.

Senada dengan Indef, Ekonom Celios Nailul Huda juga mengungkapkan keraguannya. Menurutnya, “Pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan I yang ada momen Ramadan-Lebaran terasa janggal.” Kejanggalan ini diperkuat oleh ketidakselarasan data pertumbuhan ekonomi BPS dengan indikator lain seperti PMI manufaktur. Oleh karena itu, Huda menegaskan bahwa BPS wajib menjelaskan secara terperinci metodologi yang diterapkan, termasuk indeks yang digunakan untuk menentukan angka nilai tambah bruto sektoral dan perhitungan pengeluaran.

Sebagai informasi tambahan, BPS merinci bahwa dari sisi pengeluaran pada kuartal II 2025, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,97 persen, sementara konsumsi LNPRT melesat 7,82 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengukur investasi menunjukkan pertumbuhan 6,99 persen. Adapun ekspor dan impor masing-masing mencatatkan pertumbuhan 10,6 persen dan 11,6 persen. Satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi adalah pengeluaran pemerintah, yang tercatat minus 0,33 persen.

Pilihan Editor: Untung-Rugi Penghapusan TKDN dalam Produk Amerika