
HAMAS secara tegas memperingatkan pemerintah Israel mengenai nasib para sandera yang ditahan di Gaza. Kelompok militan Palestina itu menyatakan bahwa upaya merebut kendali penuh atas Kota Gaza akan secara langsung mengorbankan nyawa para sandera yang masih berada di wilayah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Al Jazeera, Hamas menegaskan, “Keputusan untuk menduduki Gaza menegaskan bahwa penjahat (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan pemerintahan Nazi-nya tidak peduli dengan nasib para tawanan mereka.” Mereka menambahkan, “Mereka memahami bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka.” Pada Kamis, Hamas lebih lanjut menuduh Netanyahu sengaja mengorbankan sandera demi kepentingan pribadi dan agenda ideologis ekstremisnya, menekankan bahwa “Rencana Netanyahu untuk meningkatkan agresi menegaskan tanpa keraguan keinginannya untuk menyingkirkan para tawanan.”
Di sisi lain, kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana yang diajukan oleh Perdana Menteri Netanyahu untuk militer mengambil alih kendali Kota Gaza sebagai langkah krusial untuk mengalahkan Hamas. Rencana ini juga mencakup persiapan bagi Tentara Israel untuk menguasai Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran, menunjukkan adanya upaya memitigasi krisis kemanusiaan.
Setelah hampir dua bulan perang berkecamuk di Gaza, Perdana Menteri Netanyahu menghadapi tekanan yang kian meningkat, baik dari dalam maupun luar negeri. Tekanan ini berpusat pada tuntutan untuk mencapai gencatan senjata. Tujuannya ganda: menyelamatkan lebih dari dua juta penduduk wilayah Palestina dari jurang kelaparan yang kian parah, sekaligus mengamankan pembebasan para sandera yang ditawan oleh militan Palestina.
Meskipun Israel berencana untuk mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza, Netanyahu pada Kamis menegaskan dalam pertemuan kabinet keamanan bahwa Israel tidak berniat untuk memerintah wilayah tersebut secara permanen. Sebelumnya, ia juga menyampaikan kepada jaringan AS Fox News bahwa Israel tidak ingin mempertahankan Jalur Gaza, wilayah yang pernah didudukinya pada tahun 1967 namun ditarik pasukan dan pemukimnya pada tahun 2005. Israel menginginkan pembentukan perimeter keamanan dan menyerahkan wilayah Palestina tersebut kepada pasukan Arab yang mampu memerintah dengan benar, tanpa mengancam Israel, serta memberikan kehidupan yang layak bagi warga Gaza. “Itu tidak mungkin dilakukan dengan Hamas,” tegas Netanyahu.
Pada Jumat, kantor Netanyahu mengumumkan bahwa mayoritas kabinet keamanan telah mengadopsi lima prinsip utama untuk mengakhiri konflik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: pelucutan senjata Hamas secara total; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang telah meninggal; demiliterisasi Jalur Gaza secara menyeluruh; kontrol keamanan Israel di seluruh Jalur Gaza; dan pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang tidak melibatkan Hamas maupun Otoritas Palestina.
Pilihan editor: Putin Telepon Xi Jinping Jelang Pertemuan dengan Trump
Ringkasan
Hamas secara tegas memperingatkan Israel bahwa upaya merebut kendali penuh atas Kota Gaza akan mengorbankan nyawa para sandera. Kelompok militan itu menuduh Perdana Menteri Netanyahu mengabaikan nasib tawanan demi agenda pribadi. Sementara itu, kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana Netanyahu untuk menguasai Kota Gaza guna mengalahkan Hamas, sambil berupaya mendistribusikan bantuan kemanusiaan.
Netanyahu menegaskan Israel tidak berniat memerintah Gaza secara permanen setelah konflik, melainkan akan menyerahkan wilayah tersebut kepada pasukan Arab yang mampu memerintah dengan benar. Kabinet keamanan Israel juga mengadopsi lima prinsip utama untuk mengakhiri konflik, meliputi pelucutan senjata Hamas, pengembalian semua sandera, demiliterisasi Gaza, kontrol keamanan Israel, serta pembentukan pemerintahan sipil alternatif tanpa melibatkan Hamas atau Otoritas Palestina.
JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia