Enam Kodam Baru Diresmikan Prabowo: Fakta Penting & Dampaknya

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat kini secara resmi memiliki 21 Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh wilayah Indonesia. Penambahan signifikan ini ditandai dengan peresmian enam Kodam baru oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer. Acara penting ini berlangsung di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, pada Ahad, 10 Agustus 2025. Sebelumnya, TNI AD hanya memiliki 15 Kodam.

Momen bersejarah tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim, pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan enam komando daerah militer,” demikian pernyataan resmi Prabowo di Batujajar, Jawa Barat, menandai langkah besar dalam restrukturisasi pertahanan negara.

Daftar Enam Kodam Tambahan

Enam Kodam baru ini, yang melengkapi kekuatan teritorial TNI AD, mencakup wilayah strategis di berbagai pulau dan akan dipimpin oleh perwira tinggi pilihan. Berikut adalah daftar lengkapnya:

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai: Meliputi daerah Riau dan Kepulauan Riau, Kodam ini akan dipimpin oleh Mayor Jenderal Agus Hadi Waluyo sebagai Panglima Kodam pertamanya.
2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol: Bertanggung jawab atas wilayah Sumatera Barat dan Jambi, Kodam ini dipercayakan kepada Mayor Jenderal Arief Gajah Mada sebagai Pangdam.
3. Kodam XXI/Radin Inten: Mencakup daerah Lampung dan Bengkulu, kepemimpinan Kodam ini diserahkan kepada Mayor Jenderal Kristomei Sianturi. Sebelumnya, Kristomei dikenal sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI.
4. Kodam XXII/Tambun Bungai: Wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan akan berada di bawah komando Kodam ini, dengan Mayor Jenderal Zainul Arifin sebagai Pangdam XXII/Tambun Bungai.
5. Kodam XXIII/Palaka Wira: Beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Kodam ini akan dipimpin oleh Mayor Jenderal Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar.
6. Kodam XXIV/Mandala Trikora: Berpusat di wilayah Merauke, Papua Selatan, Kodam ini menunjuk Mayor Jenderal Lucky Avianto sebagai Pangdam XXIV/Mandala. Lucky Avianto sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Operasi TNI Habema dan Komandan Resimen Induk Kodam/XII Tanjungpura.

Alasan TNI AD Menambah Kodam Baru

Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, menjelaskan bahwa pembentukan enam Kodam baru ini merupakan langkah strategis yang didasari oleh tujuan mulia. Menurutnya, tujuan utama adalah untuk memperkuat Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya saat dihubungi pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Wahyu menegaskan bahwa penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) merupakan bagian integral dari strategi pertahanan internal TNI AD. Dengan adanya perluasan komando teritorial ini, TNI diharapkan dapat lebih responsif dalam menangani berbagai isu lokal di daerah, baik itu ancaman militer maupun non-militer seperti terorisme, separatisme, hingga penanganan bencana alam. Hal ini akan memungkinkan respon yang lebih cepat dan efektif terhadap dinamika keamanan di lapangan.

Selain itu, Wahyu menekankan pentingnya penambahan enam Kodam baru ini karena cakupan wilayah tugas yang sangat luas di Indonesia. Dengan hadirnya Kodam di daerah-daerah baru, kekuatan TNI Angkatan Darat dapat menjangkau lebih banyak wilayah, bahkan hingga ke pelosok negeri. “Sehingga peran dan kontribusinya bagi stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat semakin optimal,” ujarnya, menyoroti peningkatan efektivitas TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan.

Tak Bertentangan dengan Efisiensi Anggaran

Meskipun ada kekhawatiran terkait implikasi anggaran, Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa pembentukan enam Komando Daerah Militer baru ini tidak bertentangan dengan semangat pemerintah yang tengah berupaya melakukan pemangkasan anggaran. Ia menjamin bahwa keputusan pembentukan komando teritorial baru ini telah melalui kajian mendalam dan perhitungan yang matang.

“Kami pastikan langkah ini selaras dengan program kementerian, lembaga lainnya sehingga pengembangan organisasi tidak bertentangan dengan upaya efisiensi pemerintah,” tutur Wahyu, menjelaskan bahwa koordinasi telah dilakukan agar sejalan dengan kebijakan fiskal negara.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa tidak semua Kodam yang baru dibentuk akan langsung melakukan rekrutmen prajurit besar-besaran untuk mengisi personel. Sebagian besar Kodam baru ini akan mengoptimalkan prajurit dari pergeseran kekuatan yang sudah ada, memastikan prosesnya berlangsung “bertahap dan terukur.” “Yang jelas sudah dilaksanakan penghitungan,” tambahnya, menunjukkan perencanaan yang cermat dalam alokasi sumber daya.

Penambahan Enam Kodam Baru Menuai Kritik

Kebijakan penambahan enam Kodam baru oleh TNI ini tidak luput dari sorotan dan kritik. Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menyuarakan kekhawatirannya, menilai langkah ini menyalahi amanat reformasi yang seharusnya mendorong restrukturisasi komando teritorial di Indonesia.

Hussein menyoroti bahwa pada masa Orde Baru, Kodam memiliki keterkaitan erat dengan fungsi sosial politik tentara atau yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI. “Sebab pada masa Orde Baru, kodam itu erat kaitannya dengan fungsi sosial politik tentara atau dwifungsi,” kata Hussein saat dihubungi pada Sabtu, 9 Agustus 2025, menyiratkan kekhawatiran akan kembalinya peran serupa.

Kritik juga datang terkait waktu pelaksanaannya. Penambahan enam Kodam ini dinilai tidak etis di tengah kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah Prabowo Subianto, terutama saat sektor-sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan justru menghadapi penghematan besar-besaran.

Hussein mengaku sangat khawatir bahwa penambahan Kodam baru ini berpotensi mengganggu jalannya demokrasi di Indonesia. Menurutnya, komando teritorial tidak hanya berfungsi untuk pertahanan, melainkan juga memiliki dimensi sosial politik. “Komando teritorial itu tidak kompatibel dengan alam demokrasi. Karena militer itu fungsinya pertahanan dan menghadapi ancaman, sedangkan komando teritorial dirancang dari awal juga dirancang untuk fungsi sosial politik,” tegasnya, menekankan ketidaksesuaian model ini dengan prinsip demokrasi modern.

Alih-alih memperluas jumlah Kodam, Hussein berpendapat bahwa TNI seharusnya mengalokasikan anggarannya untuk modernisasi alutsista dan teknologi pertahanan. “Perang itu sudah berubah mau di regional ataupun internasional. Tidak hanya dimenangkan dari besarnya pasukan, tapi dimenangkan dengan penguasaan teknologi mutakhir,” ujarnya, menyarankan fokus pada adaptasi terhadap dinamika perang modern.

Novali Panji dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Daftar Purnawirawan Penerima Anugerah Jenderal Kehormatan hingga Bintang Sakti