Celios Ungkap Kelemahan Data Pertumbuhan Ekonomi BPS, Apa Saja?

RILIS Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen telah memicu gelombang keraguan dari berbagai ekonom dan lembaga riset terkemuka. Angka yang disampaikan BPS tersebut dinilai tidak selaras dengan realitas kondisi di lapangan, menimbulkan pertanyaan besar tentang validitas data yang disajikan.

Center of Economic and Law Studies (Celios) secara terang-terangan menyoroti bahwa praktik manipulasi data seringkali ditemukan di negara-negara dengan sistem komunis sosialis. Hal ini disebabkan oleh kendali penuh negara terhadap segala bentuk data. “Jika kasus manipulasi data, ya negara-negara komunis sosialis yang memang negara mempunyai kendala atas semua data,” ujar Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, ketika dihubungi pada Ahad, 10 Agustus 2025.

Nailul Huda memberikan contoh konkret mengenai manipulasi data yang pernah terjadi di China pada tahun 2021, bahkan melibatkan pimpinan Bank Dunia. Skandal tersebut mencuat terkait laporan Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha, yang diduga dimanipulasi demi kepentingan bisnis Tiongkok. Fakta ini terungkap melalui investigasi komprehensif dari firma hukum Wilmerhale, dalam laporan berjudul “Investigation of Data Irregularities in Doing Business 2018 and Doing Business 2020”.

Selain itu, Nailul juga menduga bahwa negara seperti Korea Utara kemungkinan besar menutupi data ekonomi mereka, mengingat informasi tersebut nyaris tidak pernah diungkapkan ke publik. “Apakah ada manipulasi? Ya pasti ada karena mereka penguasa mutlak,” tambahnya, menekankan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyajian data.

Manipulasi data, menurut Nailul, membawa konsekuensi serius dan berbahaya terhadap proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kebijakan. Dengan sengaja mengotak-atik data agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya, atau menyajikan temuan yang jauh dari realitas lapangan, keputusan yang diambil akan kehilangan validitasnya. “Pengambilan keputusan kebijakan akan sangat jauh dari kata akurat dan efektif,” tegas Nailul, menyoroti dampak krusial terhadap arah kebijakan nasional.

Sebelumnya, BPS memang melaporkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh 5,12 persen secara tahunan, atau naik 4,04 persen dibandingkan triwulan I 2025. Menanggapi tudingan dugaan rekayasa data dari laporan tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dengan tegas membantahnya. “Mana ada (permainan data),” ucap Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.

Celios Minta PBB Audit Laporan BPS

Sebagai respons atas keraguan yang meluas, Celios sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada Badan Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang telah dirilis BPS. Celios meyakini adanya indikasi perbedaan signifikan antara angka pertumbuhan ekonomi 5,12 persen dengan kondisi riil perekonomian yang sesungguhnya.

Permintaan resmi tersebut disampaikan Celios melalui surat permohonan penyelidikan yang ditujukan kepada lembaga statistik PBB, yaitu United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menjaga kredibilitas data BPS. Data tersebut selama ini menjadi rujukan penting bagi berbagai penelitian oleh lembaga akademis, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM, dan masyarakat secara umum.

“Surat yang dikirim ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12 persen year-on-year,” jelas Bhima melalui keterangan resminya, Jumat, 8 Agustus 2025.

Bhima memaparkan bahwa Celios telah berupaya membandingkan kembali semua indikator yang disampaikan BPS, salah satunya adalah data industri manufaktur. BPS melaporkan bahwa lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 5,68 persen pada kuartal kedua 2025. Namun, Bhima menyoroti bahwa pada periode yang sama, aktivitas manufaktur yang diukur melalui Purchasing Manager’s Index (PMI) justru tercatat mengalami kontraksi.

Selain itu, porsi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga menunjukkan penurunan, yaitu 18,67 persen pada triwulan II 2025, dibandingkan 19,25 persen pada triwulan I 2025. Kondisi ini, menurut Bhima, mengindikasikan bahwa deindustrialisasi prematur terus berlanjut di Indonesia. Data pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul akibat naiknya berbagai beban biaya operasional. “Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68 persen yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi,” tantang Bhima.

Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa jika terdapat tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, hal tersebut secara fundamental bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang telah diadopsi oleh Komisi Statistik PBB. Prinsip-prinsip ini menjamin independensi dan integritas data statistik resmi.

Media menjelaskan lebih lanjut bahwa data BPS tidak sekadar masalah teknis, melainkan memiliki dampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia serta kesejahteraan rakyat. “Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja,” paparnya, menunjukkan bahaya fatal dari informasi yang tidak valid.

Celios sangat berharap agar badan statistik PBB segera menginvestigasi secara menyeluruh metode penghitungan PDB Indonesia pada triwulan II 2025. Lembaga penelitian ekonomi ini juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission dapat mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta mendukung reformasi transparansi di tubuh BPS demi data yang lebih kredibel dan akurat.

Pilihan Editor: Mengapa Utang Kereta Cepat Sulit Lunas