JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Jakarta, IDN Times – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia bagi badan usaha milik negara (BUMN) sampai saat ini belum diputuskan secara final. Pembahasan mengenai opsi strategis ini, yang telah bergulir sejak Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), merupakan bagian krusial dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport.
“Gini dulu pernah dibahas, saya waktu itu masih Menteri Investasi. Opsi perpanjangan Freeport sudah pernah kita bahas tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Salah satunya penambahan 10 persen saham BUMN,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/8/2025), menggarisbawahi lamanya proses diskusi ini tanpa adanya kepastian.
Dalam konteks akuisisi saham tambahan tersebut, pemerintah secara tegas menginginkan harga pembelian yang serendah mungkin. Bahlil Lahadalia menekankan bahwa valuasi saat ini tidak seharusnya menjadi patokan utama, dan upaya harus dilakukan untuk menghindari nilai transaksi yang terlalu tinggi. “Saya katakan waktu itu tambahan 10 persen itu tidak harus beli dengan valuasi harga sekarang, harus semurah mungkin dan berpotensi tidak kita pakai nilai yang mahal,” paparnya, menegaskan posisi tawar pemerintah dalam negosiasi.
Meskipun demikian, Bahlil mengakui belum ada perkembangan berarti terkait rencana penambahan saham Freeport ini. Bahkan, saat ditanya mengenai kabar pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Bahlil menyatakan ketidaktahuannya. “(Progresnya) belum. (Terkait pertemuan dengan Freeport) saya nggak tahu,” tambahnya, menunjukkan belum adanya kemajuan konkret dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Bahlil sempat menargetkan penyelesaian akuisisi tambahan 10 persen saham Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui BUMN dapat rampung pada tahun 2025, dengan harapan paling lambat di awal tahun. Keberhasilan target ini, menurutnya, sangat bergantung pada intensitas komunikasi dan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan, selaku pemilik saham mayoritas lainnya di PTFI. “Insya Allah tahun depan paling lambat awal (tahun), Insya Allah bisa selesai. Tergantung dari komunikasi Freeport dengan kita,” kata Bahlil kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Ringkasan
Rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia bagi BUMN sampai saat ini belum diputuskan secara final. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa pembahasan opsi strategis ini merupakan bagian krusial dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemerintah menginginkan harga pembelian saham tambahan tersebut serendah mungkin, tidak menggunakan valuasi harga saat ini.
Bahlil mengakui belum ada perkembangan berarti terkait rencana penambahan saham ini dan bahkan menyatakan tidak tahu adanya pertemuan dengan pihak Freeport. Sebelumnya, Bahlil sempat menargetkan akuisisi tambahan 10 persen saham ini dapat rampung paling lambat awal tahun 2025. Keberhasilan target tersebut bergantung pada intensitas komunikasi dan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan.