Perang Gaza: Ambisi Netanyahu Kuasai Israel? Analisis & Fakta

GAZA, KOMPAS.com – Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang sedianya membawa harapan pada Januari 2025, kini resmi runtuh hanya dalam kurun waktu dua bulan. Sejak Selasa dini hari, 18 Maret 2025, Jalur Gaza kembali digempur oleh serangan udara Israel yang masif, merenggut nyawa ratusan warga sipil tak berdosa dan mendorong ribuan lainnya untuk kembali mengungsi dari rumah mereka. Militer Israel telah mengonfirmasi peluncuran “operasi darat terbatas” dan berhasil merebut kembali sebagian vital Koridor Netzarim, sebuah jalur strategis yang membelah Jalur Gaza. Bahkan, wilayah yang sebelumnya dinyatakan aman, seperti Al Mawasi, turut menjadi sasaran serangan. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan tegas menyatakan, “Mulai sekarang, negosiasi akan dilakukan sambil terus berperang. Saya ingin meyakinkan Anda: Ini baru permulaan.” Ini menegaskan dimulainya kembali babak baru konflik yang lebih intens.

Alasan Israel kembali menyerang
Pemerintah Israel secara terbuka menyatakan bahwa kembali digencarkannya serangan adalah respons terhadap penolakan Hamas atas dua proposal mediasi terbaru. Usulan yang dibawa oleh utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, tak digubris oleh Hamas. Lebih lanjut, Israel mengklaim bahwa kelompok tersebut terus mengancam keamanan militer dan warga Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan, “Karena penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera serta adanya ancaman yang ditujukan terhadap tentara dan komunitas Israel.” Hingga saat ini, dari total 251 sandera yang diculik pada 7 Oktober 2023, hanya delapan orang yang berhasil dibebaskan hidup-hidup oleh militer Israel. Sumber dari pemerintah menyebutkan bahwa serangan terbaru ini merupakan bagian dari strategi menekan Hamas agar segera melepaskan lebih banyak sandera. Netanyahu tampaknya masih teguh pada keyakinan bahwa tekanan militer adalah cara paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dinamika politik dalam negeri
Di balik keputusan untuk kembali melancarkan serangan di Gaza, situasi politik domestik Israel memainkan peran krusial. Netanyahu kini menghadapi tenggat waktu dua pekan untuk pengesahan anggaran nasional. Kegagalan dalam hal ini dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan dan penyelenggaraan pemilu dini. Kelompok ekstrem kanan yang selama ini menjadi penopang utama kekuasaannya sejak awal menolak keras gencatan senjata. Mereka bahkan mendorong pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza yang telah dibongkar sejak 2005. Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional dari partai Jewish Power, sempat mundur sebagai bentuk protes terhadap gencatan senjata. Namun, segera setelah perang kembali berkobar, partainya langsung menyatakan akan kembali bergabung dalam koalisi pemerintahan. Langkah ini menjadi kemenangan politik signifikan bagi Netanyahu, yang kini dapat kembali memperkuat mayoritasnya di pemerintahan. Menteri lainnya, Bezalel Smotrich, juga mendukung kembalinya perang ini, menyatakan, “Ini adalah operasi bertahap yang telah kami rencanakan dan susun dalam beberapa minggu terakhir sejak Kepala Staf baru IDF mulai bertugas. Dan dengan pertolongan Tuhan, operasi ini akan terlihat sangat berbeda dari apa yang telah dilakukan sejauh ini.”

Alihkan isu, perkuat kekuasaan
Selain memperkuat posisi politiknya, kembalinya konflik juga diyakini sebagai upaya Netanyahu untuk mengalihkan perhatian publik dari krisis internal lainnya. Salah satunya adalah rencana pemecatan kepala Shin Bet, badan keamanan dalam negeri Israel. Langkah kontroversial ini memicu gelombang protes besar dan kecurigaan bahwa Netanyahu berusaha menutupi kegagalan intelijen pada serangan 7 Oktober 2023. Sebuah laporan bahkan menyebutkan bahwa penyelidikan Shin Bet sempat menelusuri dugaan keterlibatan ajudan Netanyahu dalam lobi dengan Qatar selama perang. Jurnalis senior Haaretz, Amos Harel, menulis, “Tujuan Netanyahu tampak semakin jelas: perlahan-lahan menuju rezim bergaya otoriter, yang akan dia pertahankan melalui perang terus-menerus di berbagai front.” Bagi keluarga para sandera, kembalinya konflik ini menjadi pukulan telak. “Gerbang neraka telah terbuka? Bagi saya, justru hari ini gerbang neraka benar-benar terbuka,” ujar Ruhama Buhbut kepada Channel 12 Israel, yang putranya, Elkana, masih ditahan di Gaza.

Nasib perundingan gencatan senjata
Gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari 2025 seharusnya memasuki fase kedua sejak 3 Februari. Dalam fase ini, Israel diwajibkan menarik seluruh pasukannya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen. Sebagai imbalannya, Hamas akan membebaskan semua sandera yang masih hidup. Namun, Israel menginginkan revisi. Mereka bersedia membebaskan tahanan Palestina sebagai imbalan pembebasan sandera, tetapi menolak mengakhiri perang maupun menarik pasukannya. Dalam perkembangan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, Amerika Serikat mulai menjalin komunikasi langsung dengan Hamas. Utusan AS Steve Witkoff mengusulkan perpanjangan gencatan senjata selama Ramadhan hingga Paskah, namun tanpa menyertakan komitmen untuk menghentikan perang. Hamas menolak proposal tersebut dan menuduh Israel secara sengaja menggagalkan kesepakatan yang telah diteken pada 17 Januari 2025. Pekan lalu, Hamas menawarkan pembebasan Edan Alexander, tentara Israel-Amerika, beserta jenazah empat warga negara ganda lainnya. Sebagai imbalan, mereka meminta Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata tiga tahap yang telah disepakati. Israel menilai tawaran itu sebagai upaya manipulasi emosi dan tidak tulus dalam bernegosiasi. Para analis memperkirakan bahwa operasi militer akan terus berlangsung paling tidak hingga pengesahan anggaran nasional Israel. Jika hal itu tercapai, Netanyahu dapat memperkuat kekuasaannya sekaligus membuka jalan bagi kesepakatan baru di meja perundingan. Namun bagi warga Gaza, waktu dua minggu ke depan berarti perjuangan tanpa henti untuk bertahan hidup di bawah hujan bom yang kembali mengguncang tanah mereka.