Hemat Rp18 Triliun! Tantiem Pejabat BUMN Dihapus? Ini Kata Dasco

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan penghapusan tantiem bagi dewan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam menghemat keuangan BUMN.

Pernyataan Dasco ini disampaikan sebagai respons terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto saat membacakan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025. Dasco bahkan memperkirakan potensi penghematan yang fantastis. “Memang tantiemnya ditiadakan dan itu kalau saya tidak salah ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” ujar Dasco di kompleks parlemen.

Sebagai informasi, tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka. Pemberian tantiem biasanya didasarkan pada persentase tertentu dari laba bersih perusahaan dan ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Dasco menambahkan bahwa kebijakan menghapus tantiem ini sebenarnya sudah disampaikan sejak sebulan lalu. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi separuh lebih jumlah komisaris di BUMN. Menurutnya, penghapusan tantiem dan pengurangan jumlah komisaris diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto secara gamblang membeberkan alasan di balik kebijakan penghapusan tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN. Ia menyoroti adanya perusahaan BUMN yang merugi karena pengelolaan yang dinilai tidak masuk akal. Prabowo secara khusus mengungkapkan temuannya tentang seorang komisaris perusahaan pelat merah yang hanya rapat sebulan sekali, namun bisa mendapatkan tantiem hingga Rp 40 miliar dalam setahun. “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” tegas Prabowo dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Selain itu, Prabowo juga menilai banyak perusahaan BUMN memiliki terlalu banyak komisaris. Ia pun meminta Badan Pengelola Investasi Danantara agar jumlah komisaris BUMN dikurangi, dengan batasan maksimal enam komisaris per perusahaan. “Kalau bisa, cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.

Kepala Negara menekankan pentingnya bagi komisaris untuk benar-benar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, bukan sekadar keuntungan yang bersifat manipulatif. “Untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan,” ujar dia. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga memberikan peringatan tegas: bila ada komisaris dan direksi yang keberatan dengan kebijakan ini, mereka dipersilakan untuk mengundurkan diri.

Ketentuan penghapusan tantiem ini telah diresmikan. Dewan komisaris BUMN beserta anak usahanya kini secara resmi tidak lagi diizinkan menerima tantiem dan berbagai bentuk insentif lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa dewan direksi tetap dapat memperoleh hak tersebut sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kebijakan ini ditetapkan secara resmi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui surat resmi bernomor S-063/DI-BP/VII/2025. Surat tertanggal 30 Juli 2025 tersebut telah ditandatangani oleh Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.

Rosan Perkasa Roeslani sendiri mengonfirmasi potensi penghematan dari penerapan kebijakan ini. Menurutnya, BUMN dapat menghemat sekitar Rp 8 triliun per tahun secara konservatif. “Penghematannya itu conservatively sekitar Rp 8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kami bikin lengkap,” kata Rosan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Kebijakan strategis ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola BUMN yang lebih sehat, efisien, dan berorientasi pada keuntungan nyata bagi negara.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini