Prabowo Turun Tangan! Bupati Pati Kena Tegur Keras Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.TV – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah melayangkan teguran keras kepada Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, menyikapi berbagai polemik yang mencuat belakangan ini. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Budisatrio mengungkapkan bahwa teguran tersebut datang dari level pimpinan tertinggi partai, bahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. “Beliau sudah diberi teguran yang keras, Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra (Sugiono) juga sudah memberikan teguran,” kata Budisatrio, seperti dikutip dari Antara, menandaskan keseriusan Gerindra dalam menanggapi persoalan yang melibatkan kader mereka.

Polemik yang dimaksud salah satunya adalah mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pati. Terkuak bahwa kajian terkait kenaikan PBB-P2 tersebut belum sepenuhnya rampung, dan angka kenaikan fantastis sebesar 250 persen yang sempat beredar ternyata tidak sesuai dengan rekomendasi awal. Selain isu PBB-P2, Bupati Pati Sudewo juga kembali disorot terkait kasus suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kembali perannya.

Menanggapi dinamika yang berkembang, Budisatrio menegaskan bahwa Partai Gerindra akan terus memantau dan menghormati setiap proses politik yang berjalan terhadap Sudewo. Hal ini termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati, sebagai bentuk pengawasan konstitusional. “Memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, kami memantau, kami mendengarkan dan kami tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian yang telah terjadi,” ujarnya, menunjukkan keprihatinan partai terhadap citra dan dampaknya bagi masyarakat.

Gerindra berharap agar ke depan situasi dapat membaik dan kekecewaan masyarakat Pati dapat terjawab melalui penyelesaian masalah ini. Insiden serupa juga diharapkan tidak terulang, bukan hanya di Pati, tetapi juga tidak dialami oleh kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia. “Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat dan jangan mulai menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” pesan Budisatrio, menekankan pentingnya integritas dan dedikasi pemimpin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seorang pemimpin sejatinya harus berbakti kepada rakyat demi memperoleh kepercayaan publik, serta mampu memberikan jawaban terhadap berbagai aspirasi dan harapan yang disuarakan masyarakat. Peristiwa ini menjadi momen penting untuk refleksi dan pengingat bagi seluruh rekan-rekan, baik sesama anggota DPR RI, DPRD, maupun para kepala daerah, untuk senantiasa bekerja untuk rakyat dan tidak menunjukkan sikap yang dapat mencederai harapan serta kepercayaan publik. Ini sejalan dengan pesan yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Jakarta, Jumat.

“Tadi Pak Presiden juga sudah bicara, kita butuh masyarakat untuk terus menyuarakan kritik-kritik dalam bentuk apapun, bentuk yang kreatif, yang konstruktif bagi kemajuan bangsa Indonesia itu kita butuhkan,” ungkap Budisatrio, menggarisbawahi pentingnya partisipasi dan kontrol publik.

Sebelumnya, pada Kamis (14/8/2025), Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, telah menyatakan dukungannya terhadap proses yang berjalan. Ia menilai pembentukan panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Pati telah berjalan sesuai koridor dan mekanisme yang semestinya. “Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mengindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung merupakan langkah yang tepat.